SEKITARMAJA.COM, MAJA – Suasana silaturahmi di Pendopo Kabupaten Lebak pada Senin (30/3/2026) berubah menjadi ajang kontroversi. Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, melontarkan pernyataan yang menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai “mantan narapidana” di depan publik. Ucapan tersebut sontak memicu polemik panas yang berujung pada pemanggilan oleh Gubernur Banten, Andra Soni.
Dalam acara halal bihalal tersebut, Bupati Hasbi mengucapkan kalimat yang dinilai Wakil Bupati Amir sebagai penghinaan di ruang publik. Menanggapi protes yang muncul, Hasbi berdalih bahwa permasalahan tersebut hanyalah soal intonasi. Ia mengklaim tidak ada niat untuk merendahkan rekannya itu. Justru, ia menganggap status masa lalu Amir sebagai sebuah bentuk prestasi yang patut diapresiasi.
“Itu hanya intonasi. Pak Amir pernah mendapat penghargaan sebagai mantan warga binaan yang jadi wakil bupati. Itu prestasi,” kata Hasbi kepada awak media, Senin (30/3/2026). Demikian dilansir dari laman bantennews.co.id.
Ia menegaskan bahwa pengalaman pribadi wakilnya tersebut ia jadikan motivasi, membuktikan bahwa masa lalu dapat dikalahkan oleh usaha dan doa. Namun, klarifikasi ini tidak mampu meredam kemarahan Wakil Bupati Amir Hamzah.
Wakil Bupati: Ini Penghinaan, Bukan Soal Intonasi
Menanggapi pernyataan atasannya, Amir Hamzah menolak mentah-mentah dalih soal intonasi yang disampaikan Hasbi. Ia menilai bahwa apa yang dilontarkan di forum resmi tersebut adalah serangan terhadap ranah pribadi yang seharusnya tidak dibawa ke publik. Amir menegaskan bahwa substansi ucapan tersebut adalah sebuah penghinaan, bukan sekadar kesalahan dalam berbicara.
“Itu hinaan. Ini masalah pribadi, jangan dibawa ke publik,” tegas Amir.
Amir juga menyoroti momen halal bihalal yang seharusnya diisi dengan pesan positif untuk mempererat tali silaturahmi, justru digunakan untuk membuka masa lalu seseorang. Ia bahkan menuding bahwa ini bukan kali pertama Bupati Hasbi melontarkan ucapan serupa. Menurutnya, Bupati kerap berbicara dengan nada kasar di internal pemerintahan.
“Ini bukan soal intonasi, tapi substansi yang menghina. Saya tetap kerja untuk masyarakat, meski terus diserang,” ujarnya, menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada tugas meskipun merasa terusik dengan pernyataan tersebut.
Gubernur Gerak Cepat, Panggil Kedua Pihak
Merespons memanasnya konflik di tubuh pemerintahan Kabupaten Lebak, Gubernur Banten, Andra Soni, bergerak cepat. Menggunakan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, gubernur memanggil Bupati Hasbi dan Wakil Bupati Amir untuk melakukan pembinaan dan klarifikasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menyampaikan bahwa pemanggilan ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tidak terganggu. “Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jadi beliau punya hak dan punya kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap kepala-kepala daerah kabupaten kota,” kata Deden, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa siang di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang. Bupati Hasbi datang sendiri untuk memenuhi panggilan. Setelah bertemu dengan Gubernur Andra Soni, Hasbi keluar dari ruangan sekitar pukul 11.38 WIB. Saat dicegat wartawan, ia memilih irit bicara.
“Koordinasi saja dengan Pak Gubernur. Sudah selesai,” ujar Hasbi singkat sebelum bergegas menuju kendaraan dinasnya dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari awak media.
Sementara itu, Wakil Bupati Amir Hamzah tidak hadir dalam pertemuan yang sama. Sekda Deden menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan secara terpisah sebagai bagian dari strategi komunikasi gubernur untuk meredakan ketegangan. “Pak Amir belum ada info, tapi semua pasti dikomunikasikan. Gubernur punya kewenangan membina kepala daerah,” ungkap Deden.
Komunikasi Terpisah dan Harapan Gubernur
Setelah bertemu dengan Hasbi, Gubernur Andra Soni mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Amir Hamzah melalui sambungan telepon. Ia menilai konflik ini bermula dari miskomunikasi dan adanya pemilihan kata-kata yang kurang tepat.
“Kami berdiskusi dan saya melihat ada itikad baik dari Pak Bupati untuk segera menyelesaikan masalah. Saya sudah telepon dengan Pak Amir. Ini hanya miskomunikasi, ada kata-kata yang kurang tepat,” ujar Andra Soni.
Gubernur menekankan bahwa konflik antara pimpinan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara bupati dan wakil bupati untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Kita butuh sinergi kuat antar pimpinan daerah agar pelayanan maksimal. Saya yakin keduanya memahami, semoga cepat selesai,” pungkasnya.
Sekda Banten, Deden Apriandhi, menambahkan bahwa Pemprov Banten mengkhawatirkan konflik ini dapat merembet ke birokrasi. “Kalau kepala daerah terus berkonflik, pelayanan ke masyarakat bisa ikut terganggu,” tegasnya. Namun, hingga saat ini, Pemprov Banten belum membuka opsi langkah lanjutan jika konflik antara kedua pemimpin daerah tersebut tidak kunjung usai.
Kader Demokrat Dorong Pemakzulan
Polemik ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah provinsi, tetapi juga memicu gelombang kritik dari kalangan masyarakat dan partai politik. Seorang tokoh pemuda Lebak sekaligus kader Partai Demokrat, Rohman, mendesak masyarakat untuk mendorong pemakzulan terhadap Bupati Hasbi.
Rohman menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh bupati telah melampaui batas etika seorang pemimpin. Ucapan tersebut, menurutnya, tidak hanya menyakiti pribadi wakil bupati tetapi juga mengganggu harmonisasi pemerintahan.
“Pernyataan itu bukan hanya melukai secara personal, tapi juga mengganggu jalannya pemerintahan. Etika seorang pemimpin harus dijaga. Ucapan seperti itu menunjukkan sikap arogan,” ujar Rohman, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyoroti insiden-insiden sebelumnya yang dinilai menunjukkan perilaku temperamental dari bupati. Rohman mengajak aktivis, masyarakat, dan tokoh agama untuk bersikap tegas jika bupati tidak segera meminta maaf dan memperbaiki sikap. “Kalau Bupati tidak meminta maaf dan memperbaiki sikap, saya dorong masyarakat untuk bergerak menuntut pemakzulan,” tegasnya.
PDIP Serukan Perdamaian
Di tengah memanasnya situasi, Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Banten, Ade Sumardi, mengambil sikap berbeda. Ia justru mendesak Bupati Hasbi dan Wakil Bupati Amir untuk segera mengakhiri konflik yang telah mencuat ke publik. Ia mengibaratkan hubungan keduanya seperti suami istri yang sedang berselisih, di mana rakyat berpotensi menjadi korban jika pertengkaran terus berlanjut.
“Bupati dan wakil itu seperti suami istri. Kalau mereka bertengkar, rakyat yang jadi korban. Jabatan itu milik rakyat. Mereka harus fokus bekerja dan menepati janji politik,” tegas Ade, Selasa (31/3/2026).
Ade mengaku telah menginstruksikan Ketua DPC PDIP Kabupaten Lebak untuk menjadi penengah dan menghubungi kedua pihak. Ia menekankan bahwa tanpa soliditas, pembangunan di Lebak akan terhambat. Ia mengimbau kedua pemimpin untuk menahan ego dan segera berdamai demi kepentingan masyarakat.
“Tidak bisa masing-masing merasa paling benar. Mereka dipilih rakyat, harapan masyarakat ada di mereka berdua,” pungkas Ade Sumardi.
Hingga berita ini diturunkan, proses mediasi yang dilakukan oleh Gubernur Banten masih terus berlangsung. Belum ada pernyataan resmi bersama dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak terkait penyelesaian konflik ini, meskipun Gubernur Andra Soni mengaku telah melihat itikad baik dari kedua belah pihak. Masyarakat Lebak kini menanti apakah perseteruan ini akan segera mereda atau justru berlanjut ke ranah yang lebih serius, seperti usulan pemakzulan yang digaungkan sebagian kalangan. (*/)