MAJA, SEKITARMAJA.COM – Saat ditanya oleh panelis mengenai kebijakan yang akan dibuat oleh masing-masing paslon untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel, masing-masing paslon memiliki pernyataan yang menarik sebab ini berkaitan dengan keluhan masyarakat Banten terutama Lebak yang akhir-akhir ini harus berjibaku dengan truk-truk tanah.
Paslon 3 Sanuji-Dita menggarisbawahi penggunaan teknologi digital dan aplikasi sebagai jalan untuk membuka partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian kritik dan masukan kepada pemerintah. Ia mengaku sudah memulai menggagas keterbukaan informasi publik sejak 2000 dan terlibat dalam Perda Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.
“Harus berbasis aplikasi dan harus berbasi digital,” tandas Sanuji. Masyarakat bisa mengadu kapan saja dan di mana saja melalui ponsel pintar mereka. Bahkan mereka boleh saja mengakses informasi publik misal anggaran pemerintah.
Menanggapi pernyataan paslon 3 bahwa nomor ponselnya jika nanti jadi bupati akan bisa diakses masyarakat kapan saja, Hasbi Jayabaya mengatakan bahwa dirinya akan memilih untuk menyediakan hotline yang bisa diakses masyarakat yang memiliki keluhan. Menurutnya, memberikan nomor pribadi kepada masyarakat tak menjamin kritik dan masukan akan ditampung dan direspon dengan baik.
Sementara itu, Dede Supriyadi sebagai cabup nomor 2 memilih untuk berada di tengah-tengah. Ia ingin agar masyarakat yang gagap teknologi juga bisa menyampaikan kritik dan saran kepada masyarakat dengan menyediakan kotak saran di wilayah-wilayah Lebak yang dianggap belum tanggap teknologi. (*/)